• Jun 17, 2025
• LEONARDO KUMAMBOW

Tutuyan, 17 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku terus memperkuat komitmen dalam membangun permukiman yang tertata, layak huni, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah percepatan pendataan kawasan kumuh yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan permukiman ke depan.

Sebagai tindak lanjut arahan Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan rapat koordinasi antara Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dengan tim Tenaga Ahli, bertempat di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa 17 Juni 2025. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Harris Pratama Sumanta, yang hadir mewakili pimpinan daerah, dan turut disaksikan serta diikuti langsung oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku secara virtual.

Pendataan ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menciptakan lingkungan yang tertib, sehat, dan memiliki nilai sosial-ekonomi jangka panjang. Bupati dan Wakil Bupati menekankan pentingnya pendataan yang akurat, terukur, dan menyeluruh, sehingga program penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam arahannya menyampaikan, bahwa kerja-kerja teknis ini merupakan perwujudan dari visi pimpinan daerah. “Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati menaruh perhatian besar terhadap kualitas ruang hidup masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, sinergi dengan kementerian menjadi salah satu opsi strategis yang harus dimaksimalkan. "Dengan data yang lengkap dan terverifikasi, kita bisa mengakses program-program nasional yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Rapat teknis ini dipandu oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Yanto Modeong, dengan menghadirkan tiga Tenaga Ahli yakni Marcelo, Rangga, dan Muhammad Farid, yang memaparkan indikator penilaian kawasan kumuh berdasarkan tujuh aspek utama, yaitu:

1. Akses jalan lingkungan

2. Ketersediaan air bersih

3. Sistem drainase

4. Pengelolaan sampah

5. Fasilitas sanitasi

6. Pencegahan kebakaran

7. Kepadatan dan kelayakan permukiman

Aspek tambahan juga diperhatikan, seperti kondisi sosial budaya, partisipasi masyarakat, status lahan, dan potensi ekonomi lokal. Pendataan akan dilakukan melalui survei lapangan oleh tenaga ahli dengan dukungan OPD teknis dalam Pokja PKP.

Turut hadir dalam rapat unsur dari Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, Bagian Pembangunan, serta Bagian Hukum Setda.

Dengan arah kebijakan yang jelas dari Bupati dan Wakil Bupati, serta dukungan teknis yang solid, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur optimis bahwa penataan kawasan permukiman akan menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan Boltim yang lebih tertata, berdaya saing, dan berpihak pada rakyat.