• Jan 21, 2026
• Revandi Rorong

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M., memimpin langsung penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Boltim, M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para Asisten Sekda, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani merupakan tahapan penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Perjanjian kinerja ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan manfaat serta hasil dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur pemerintah. Kedua, sebagai tolok ukur kinerja yang menjadi dasar dalam proses evaluasi, pemberian penghargaan, maupun penerapan sanksi. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Keempat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap perkembangan kinerja. Kelima, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Selain penandatanganan perjanjian kinerja, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bupati berharap, melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini dapat menumbuhkan semangat baru dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, sekaligus memperkuat budaya kerja aparatur yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan, kejujuran, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.