• Jan 26, 2026
• Revandi Rorong

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, secara resmi membuka Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Manado, Senin (26/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa LPPD bukan sekadar dokumen administrasi tahunan untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan merupakan rapor resmi kinerja pemerintah daerah. LPPD menjadi tolok ukur objektif atas seluruh upaya, capaian, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“LPPD adalah jaminan objektivitas atas kinerja kita bersama. Di dalamnya tergambar secara utuh sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan, apa yang telah dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Oskar Manoppo menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan LPPD.

Pertama, akurasi dan kejujuran data. Setiap angka, indikator, dan narasi dalam LPPD harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar tidak ada pengisian data yang asal-asalan, praktik salin-tempel, maupun penyusunan yang hanya mengejar formalitas. Menurutnya, data yang tidak valid akan berdampak pada lahirnya kebijakan yang keliru.

Kedua, sinergi dan tanggung jawab terhadap daerah. Penyusunan LPPD bukan tugas satu orang atau satu bidang semata, melainkan tanggung jawab seluruh kepala OPD. Bupati meminta agar para kepala OPD mengawal langsung proses penyusunan LPPD dan memastikan laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kinerja riil masing-masing perangkat daerah.

Ketiga, orientasi pada perbaikan kinerja dan pelayanan publik. Bupati mengajak seluruh peserta menjadikan hasil evaluasi LPPD sebagai bahan refleksi dan perbaikan. Temuan serta catatan dari tahun-tahun sebelumnya tidak boleh terulang, justru harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan nilai dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Harapan saya, nilai dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercermin dalam LPPD Tahun 2025 dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati.

Ia juga berharap workshop ini tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi aktif untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif, serta memperdalam pemahaman terhadap pedoman dan regulasi terkini dalam penyusunan LPPD.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hendra Tangel, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).