• Nov 25, 2025
• Revandi Rorong

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025).

Rakorev menjadi forum strategis bagi seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk mengevaluasi capaian program prioritas, sekaligus menyelaraskan langkah percepatan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menekankan pentingnya konsistensi kerja, keselarasan program, serta komunikasi lintas sektor agar hasil pembangunan semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan mencakup indikator makro pembangunan, serapan anggaran, progres fisik kegiatan, serta identifikasi hambatan yang harus segera ditangani menjelang akhir tahun anggaran. Gubernur juga meminta percepatan realisasi belanja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim siap menindaklanjuti seluruh arahan Gubernur dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan.

“Rakorev ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memastikan setiap program prioritas di Boltim bergerak pada jalur yang benar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pencapaian target RKPD, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi di lapangan. Minggu-minggu terakhir tahun anggaran ini akan kami optimalkan agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Oskar Manoppo.

Usai pelaksanaan Rakorev, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama para bupati dan wali kota untuk memperdalam strategi percepatan pembangunan serta sinkronisasi program lintas daerah.